Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Iwan Taruna SE menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama Gerai Mal Pelayanan Publik (MPP) antara Pemerintah Kabupaten Inhil dengan sejumlah dinas, lembaga, BUMN, dan BUMD di salah satu aula hotel di Tembilahan, Rabu (8/10/2025).

Kegiatan tersebut turut disaksikan langsung Bupati Indragiri Hilir, H Herman, unsur Forkopimda, Kepala OPD, dan perwakilan instansi vertikal yang menjadi mitra dalam pelaksanaan layanan terpadu tersebut.

Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Inhil dalam memperkuat sinergi antarinstansi untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Menurutnya, keberadaan Mal Pelayanan Publik merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Kami di DPRD tentu mendukung penuh program ini karena sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang diharapkan mampu memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat. MPP ini menjadi simbol perubahan menuju pelayanan yang lebih modern, transparan, dan terjangkau,” ujar Iwan Taruna.

Ia juga menambahkan, dengan lebih dari seribu jenis layanan yang akan tersedia di MPP, masyarakat tak perlu lagi berpindah dari satu instansi ke instansi lain untuk mengurus keperluan administrasi. Semua akan terintegrasi dalam satu sistem layanan terpadu.

“DPRD akan terus mendorong agar pembangunan dan pengoperasian MPP dapat segera terealisasi sesuai target. Kehadirannya diharapkan benar-benar membawa manfaat dan kemudahan bagi seluruh warga Indragiri Hilir,” tegasnya.

Kegiatan penandatanganan kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah daerah menargetkan Mal Pelayanan Publik tersebut dapat beroperasi secara penuh pada akhir tahun 2025.