Komisi II DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat hearing bersama PT Budi Tani untuk membahas berbagai isu penting, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pengelolaan air, pada Senin (3/3/2025).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin. Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula status lahan yang dikelola PT Budi Tani. Dari total 800 hektare lahan, sebanyak 179 hektare telah berstatus Hak Guna Usaha (HGU), sementara sisanya masih dalam proses legalisasi, dengan 200 hektare lainnya sedang dalam tahap pengajuan HGU. Terkait pajak PBB, PT Budi Tani dinyatakan telah memenuhi kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Namun, DPRD menyoroti bahwa program CSR perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru, Zainal Arifin, menegaskan bahwa perlu adanya badan khusus di Pekanbaru yang menangani pengelolaan CSR agar program tersebut berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. 

"Di daerah lain, badan khusus ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi. Pekanbaru sebenarnya pernah membentuk lembaga serupa, namun sayangnya tidak aktif karena mereka yang diberi amanah tidak menjalankan tugasnya dengan baik," ujarnya. 

DPRD Kota Pekanbaru berkomitmen untuk mendorong pembentukan badan khusus CSR agar perusahaan-perusahaan di Pekanbaru dapat lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pemanfaatan dana CSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.