Kuansing- Sinergi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Teluk Kuantan dan Universitas Islam Kuantan Singingi Mengagendakan Pelatihan Dasar Perpajakan dan Asistensi Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, Rabu (07/12/2022). 

Acara dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Rika Ramadhanti, Ketua Program Studi Akuntansi Rina Andriani, dan sebagai Narasumber Kepala Kantor KP2KP Teluk Kuantan Catur Tenang Manis Soeryanto, sedangkan yang menjadi peserta pelatihan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Angkatan 2019 dan Angkatan 2018 yang akan diwisudah akhir tahun ini. 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Rika Ramadhanti yang membuka acara pelatihan ini dalam sambutannya pelatihan ini adalah bentuk uji kompetensi untuk Mahasiswa Semester tujuh dan delapan, mengikuti pelatihan menjadi sebuah tambahan pengalaman yang dapat diperhitungkan saat melamar kerja. 
"Pada sesi terakhir nanti akan ada sertifikat kelulusan pelatihan juga dapat menjadi lampiran pendukung yang meyakinkan saat melamar kerja" Pangkas Ibu Dekan muda tersebut.

Pada sesi Pelatihan Kepala Kantor KP2KP Catur Tenang Manis menerangkan Pajak pusat/negara adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat seperti PPN, PPh, dan PPnBM. Sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah seperti PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan BPHTB. Pihaknya selalu mengupayakan optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan selalu bersinergi bersama Pemerintah Daerah.
"Kita sudah memiliki Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah, yang antara lain juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)" Ucap Catur.

Catur juga menambahkan adanya Undang-Undang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memberikan aturan bagi Pemda dalam hal pemungutan pajak daerah yang selaras dan tidak tumpang tindih dengan pajak pusat. Hal ini menghindari adanya pemajakan ganda atas objek yang sama. 

"Saya melihat di Kuansing ada potensi Pajak Pusat (PPN) atas Sarang Burung Walet, yang bisa saja bersinggungan dengan pajak daerah yang dipungut atas objek yang sama. Hal ini perlu dikaji lagi pemajakan pemda berdasarkan UUHKPD sehingga Wajib Pajak tidak dikenakan pemajakan ganda"tutupnya.