'
21 Sya'ban 1447 H | Senin, 9 Februari 2026
×
/ pekanbaru
Pemprov Riau Rakor Bersama KPK dan Kepala Daerah se Riau
| Rabu, 31 Agustus 2022
Editor : | Penulis : admin

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepala daerah se Provinsi Riau. Berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (30/8/2022).

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan wujud komitmen Pemprov Riau terhadap upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Riau.

Ia mengungkapkan, dalam pertemuan itu juga dibahas berkaitan dengan Monitoring Center for Prevention (MCP), yakni salah satu upaya melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui perbaikan sistem.

Untuk diketahui, MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

"MCP ini adalah yang berkaitan dengan pemantauan dari KPK, jadi ada 8 area yang dipantau semua yang berkaitan dengan pencegahan korupsi," ujarnya.

Adapun delapan cakupan intervensi dari MCP tersebut yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan daerah.

"Dari sini lah dibahas satu-satu, baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk juga dari Kemendagri yang memberikan support sekaligus menyampaikan arahan pada kita," ungkapnya.

Gubri menerangkan, kegiatan rakor hari ini sekaligus bagian untuk pencegahan korupsi dan diharapkan tentunya dengan adanya kegiatan ini kepala daerah patuh terhadap apa yang diarahkan. 

Terangnya, MCP ini ada penilaian dari pusat, dan ada beberapa daerah termasuk provinsi mendapat nilai yang cukup bagus. Karena itulah, MCP itu menjadi standar KPK untuk melihat sejauh mana kepatuhan dari masing-masing kepala daerah terhadap 8 intervensi MCP itu.

"Masih ada kabupaten/kota yang nilai MCP nya rendah, tapi kalau dilihat persentase lebih banyak yang baik dari pada yang masih perlu ditingkatkan," tuturnya.

Mantan Bupati Siak ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dalam kegiatan ini. Ia berharap kedepannya upaya-upaya pencegahan korupsi dapat terus ditingkatkan di Provinsi Riau 

"Terima kasih perwakilan Kemendagri dan tim KPK yang telah hadir dan telah memberikan arahan kepada kami, semoga ini menjadi amal ibadah kita untuk bangsa dan negeri yang kita cintai. Jika dalam kegiatan ini atas hal yang kurang berkenan dan kurang pada tempatnya kami ucapkan mohon maaf," tutupnya.

Index
Potensi Pendapatan Aryaduta Besar, Kontribusi ke Pemprov Riau Dinilai Terlalu Kecil
Ketua DPRD Riau Pastikan Evaluasi APBD 2026 Rampung, Penggunaan Anggaran Segera Dimulai
Pimpin Rapat OPD, Wako Minta Tingkatkan Kinerja di 2026
Bupati Bengkalis Serahkan SK PPPK Paruh Waktu, Tegaskan Disiplin, Integritas, dan Evaluasi Kinerja T
Refleksi Akhir Tahun Pemko Pekanbaru, Pembangunan dan PAD Meningkat
Refleksi Akhir Tahun Pemko Pekanbaru, Pembangunan dan PAD Meningkat
Refleksi Akhir Tahun Pemko Pekanbaru, Pembangunan dan PAD Meningkat
PGRI Kabupaten Bengkalis Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera Utara
Hadiri RAKERCAB Pemuda Pancasila, Bupati Bengkalis Tekankan Peran Strategis Ormas dalam Pembangunan
Bupati Bengkalis Raih Anugerah Baiduri ke-14, Wujud Apresiasi Perempuan untuk Perempuan
Index
Diikuti 71 Pasangan, Nikah Massal Pekanbaru Meriah Dipadati 10 Ribu Warga
 Anggota DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan Jemput Aspirasi Warga di RT 05 RW 01 Sidomulyo Timur
Ketua DPRD Sambut Baik Larangan Plastik Pemko Pekanbaru, Dinilai Positif Atasi Sampah
Septian Nugraha Nahkodai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bengkalis
Buaya Raksasa Inhil Belum Mau Makan, Petugas Berikan Infus dan Antibiotik Khusus
Kemenko Polkam Gelar Rakor Penguatan Literasi Digital BEJO’S di Pekanbaru
Pelalawan Sabet Dua Penghargaan Bergengsi di API Award 2025 Kalimantan Barat
 Sebanyak 769 ASN Pemko Pekanbaru Jalani Asesmen
Hari Pahlawan, Puluhan Veteran Dapat Sagu Hati dari Pemko Pekanbaru
Peringati Hari Pahlawan, Plt Gubri SF Hariyanto Ajak Bekerja Lebih Giat
pemerintahan
Potensi Pendapatan Aryaduta Besar, Kontribusi ke Pemprov Riau Dinilai Terlalu Kecil
Ketua DPRD Riau Pastikan Evaluasi APBD 2026 Rampung, Penggunaan Anggaran Segera Dimulai
Diikuti 71 Pasangan, Nikah Massal Pekanbaru Meriah Dipadati 10 Ribu Warga
Kemenko Polkam Gelar Rakor Penguatan Literasi Digital BEJO’S di Pekanbaru
daerah
Pimpin Rapat OPD, Wako Minta Tingkatkan Kinerja di 2026
Bupati Bengkalis Serahkan SK PPPK Paruh Waktu, Tegaskan Disiplin, Integritas, dan Evaluasi Kinerja T
Refleksi Akhir Tahun Pemko Pekanbaru, Pembangunan dan PAD Meningkat
Refleksi Akhir Tahun Pemko Pekanbaru, Pembangunan dan PAD Meningkat
Politik
 Pasangan Cawako Aman Menang Hasil Hitungan Cepat Raih 47 Persen Suara
Hasil Quick Count LSI Abdul Wahid-SF Hariyanto Unggul 42,39 Persen di Pilgub Riau
KPU Himbau Agar Masyarakat Datang ke TPS Gunakan Hak Suara
Berikut Nama Lembaga Survei yang resmi Daftar ke KPU

ekonomi
Bapenda Beri Penghargaan Taat Pajak kepada Perusahaan dan Warga
Hasil Uji Labor, Pemko Pekanbaru Pastikan Anggur Muscat Aman Dikonsumsi
UMKM EXPO Inhil Resmi di Tutup,Bupati Inhil,Semoga UMKM Makin Berkembang
Nasional
Dipukul Rata 26 Tahun, Tak Ada Lagi Masa Tunggu Haji 15 Tahun
Farhan Harumkan Riau Lewat Hafalan 10 Juz di STQH Nasional 2025
Rektor UII Kawatir Ada Cukong Dibalik Perguruan Tinggi Kelola Tambang
SKK Migas dan Polda Riau Tandatangani Perpanjangan Perjanjian Perjanjian Kerja Sama (PKS) SKK Migas

internasional
Parlemen Iran Dikabarkan Setujui Penutupan Selat Hormuz
Menteri Keamanan Israel Ancam Bubarkan Pemerintah Benjamin Netanyahu
Gelar Konpers Pertama, Taliban Janji Hormati Hak Perempuan Menurut Syariah
olahraga
Polda Riau Siap Gelar Event Lari RBR 2025, Terbesar di Sumatra dan Akan di Buka Kapolri
Asyrof Al Ghifari Mahasiswa FH UGM asal Bengkalis Wakili Indonesia pada Paris International Model Un
Pengurus Pengprov Muaythai Riau dan Pengurus kab/kota Jumpai Kabid Organisasi dan Bidang Hukum KONI
Muaythai Tampil di Perpisahan Sekolah, Ketua KONI: Muaythai akan Kita Jadikan Ekstrakurikuler Binaan

News Popular
Pilihan Redaksi
Daerah
Politik
Nasional
Serba Serbi
pekanbaru

Pemprov Riau Rakor Bersama KPK dan Kepala Daerah se Riau
Rabu, 31 Agustus 2022
Editor : | Penulis : admin
Pemerintahan

OLAHRAGA

Pendidikan
lingkungan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepala daerah se Provinsi Riau. Berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (30/8/2022).

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan wujud komitmen Pemprov Riau terhadap upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Riau.

Ia mengungkapkan, dalam pertemuan itu juga dibahas berkaitan dengan Monitoring Center for Prevention (MCP), yakni salah satu upaya melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui perbaikan sistem.

Untuk diketahui, MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

"MCP ini adalah yang berkaitan dengan pemantauan dari KPK, jadi ada 8 area yang dipantau semua yang berkaitan dengan pencegahan korupsi," ujarnya.

Adapun delapan cakupan intervensi dari MCP tersebut yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan daerah.

"Dari sini lah dibahas satu-satu, baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk juga dari Kemendagri yang memberikan support sekaligus menyampaikan arahan pada kita," ungkapnya.

Gubri menerangkan, kegiatan rakor hari ini sekaligus bagian untuk pencegahan korupsi dan diharapkan tentunya dengan adanya kegiatan ini kepala daerah patuh terhadap apa yang diarahkan. 

Terangnya, MCP ini ada penilaian dari pusat, dan ada beberapa daerah termasuk provinsi mendapat nilai yang cukup bagus. Karena itulah, MCP itu menjadi standar KPK untuk melihat sejauh mana kepatuhan dari masing-masing kepala daerah terhadap 8 intervensi MCP itu.

"Masih ada kabupaten/kota yang nilai MCP nya rendah, tapi kalau dilihat persentase lebih banyak yang baik dari pada yang masih perlu ditingkatkan," tuturnya.

Mantan Bupati Siak ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dalam kegiatan ini. Ia berharap kedepannya upaya-upaya pencegahan korupsi dapat terus ditingkatkan di Provinsi Riau 

"Terima kasih perwakilan Kemendagri dan tim KPK yang telah hadir dan telah memberikan arahan kepada kami, semoga ini menjadi amal ibadah kita untuk bangsa dan negeri yang kita cintai. Jika dalam kegiatan ini atas hal yang kurang berkenan dan kurang pada tempatnya kami ucapkan mohon maaf," tutupnya.