Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan anggaran Rp12,2 triliun untuk penguatan keamanan laut di Natuna. Kebijakan itu diketahui dari Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
Dokumen itu menyebut salah satu upaya penguatan di Natuna dilakukan lewat pengadaan unmanned aerial vehicle (UAV) atau drone. Pemerintah juga akan menebalkan sarana dan prasarana militer di pulau-pulau strategis.

"MP [Red: Major Project/ Proyek Prioritas Strategis] Penguatan Keamanan Laut di Natuna diharapkan dapat meningkatkan deterrent effect dan penegakan kedaulatan di Perairan Natuna; menurunkan aktivitas perompakan; kekerasan dan tindak kejahatan di laut; IUU fishing; serta transnational cimes. Dari sisi pendanaan, pelaksanaan MP tersebut dibiayai dari APBN dengan indikasi pendanaan selama lima tahun sebesar Rp12,2 triliun," dikutip dari lampiran Perpres Nomor 85 Tahun 2021.


Pemerintah menyampaikan anggaran itu digunakan untuk memenuhi kecukupan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL di Natuna sebesar 40,59 persen. Anggaran itu juga dipakai untuk memenuhi kecukupan alat peralatan keamanan laut (alpakamla) milik Bakamla sebesar 44,17 persen.

Pemerintah mencantumkan sejumlah alasan penguatan keamanan di Natuna, seperti peningkatan eskalasi ancaman dan lemahnya sistem pengamanan navigasi. Pemerintah berharap penguatan keamanan dapat menjaga kedaulatan di wilayah perairan Natuna.

"Outcome/impact: tidak adanya pelanggaran yurisdiksi di Wilayah Laut Natuna," dikutip dari dokumen itu.

Sebelumnya, Bakamla juga menyinggung kondisi di perairan Natuna. Bakamla menyebut ada ratusan kapal China dan Vietnam di perbatasan, tapi tak terdeteksi radar.

Di saat yang sama, Bakamla kekurangan sumber daya untuk mengamankan kedaulatan di perairan. Mereka tak punya armada udara hingga bahan bakar untuk menjaga perbatasan.

"Sampai saat ini pun, bahan bakar kita tidak ada. Kapal kita siap untuk berlayar dan patroli, tapi bahan bakar tidak ada," ucap Sekretaris Utama Bakamla Laksda S. Irawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/9).

"Sedangkan mereka ada di situ sejak lama, kapal-kapal Vietnam dan coast guard China," imbuhnya.