SUPERRIAU.COM

BENGKALIS - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 ditegaskan bukan sekadar penyesuaian angka anggaran. Instrumen ini harus memperkuat pembangunan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Hj Kasmarni dalam jawaban tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso, saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis, Selasa, 22 September 2026 

Rapat paripurna yang diikuti 24 orang Anggota DPRD ini dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan didampingi Wakil Ketua III H. Misno. 

Agenda rapat adalah penyampaian jawaban Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas pandangan umum tujuh fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Nota Keuangan tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis TA 2026.

Pemkab Bengkalis akan terus mengarahkan pengelolaan anggaran berdasarkan skala prioritas, tingkat urgensi, kemampuan fiskal daerah, serta kebutuhan masyarakat.

“Setiap rupiah APBD harus kita upayakan menghasilkan keluaran yang jelas, manfaat yang terukur, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat secara merata,” tegas Bupati.

Bupati menegaskan, efisiensi anggaran tidak dimaknai semata-mata sebagai pengurangan belanja. Lebih dari itu, efisiensi harus mendorong peningkatan kualitas belanja sehingga anggaran yang tersedia memberikan dampak optimal terhadap pelayanan publik dan pembangunan.

Karena itu, Pemkab Bengkalis memastikan pelayanan dasar tetap menjadi perhatian utama dalam penyesuaian anggaran. Sektor utama yang dikawal meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur dasar.

Selain pembangunan dan pelayanan dasar, Pemkab Bengkalis juga terus memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Langkah ini ditempuh melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.

Salah satu langkah konkret yang tengah diupayakan adalah dukungan alat berat secara gratis bagi masyarakat. Fasilitas ini diperuntukkan bagi warga yang memiliki legalitas lahan dengan luasan sekitar 2–3 hektare untuk pembukaan dan pembersihan lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.

“Ini merupakan bagian dari upaya preventif. Kita ingin masyarakat tetap dapat membuka dan mengelola lahannya, tetapi dilakukan dengan cara yang aman dan tidak menimbulkan risiko kebakaran,” terangnya,.

Di sektor ekonomi, Pemkab Bengkalis juga mengarahkan kebijakan anggaran untuk memperkuat sektor-sektor produktif. Sektor ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja, memberdayakan UMKM, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperluas kesempatan berusaha.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat. Selain itu, kebijakan ini bertujuan menciptakan sumber-sumber ekonomi baru di berbagai wilayah Kabupaten Bengkalis.