Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Persetujuan Ranperda menjadi Perda tersebut, disahkan melalui Rapat Paripuran DPRD Provinsi Riau yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Yulisman, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Rabu (29/11/2023). 

Dalam rapat paripurna tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau yang juga berasal dari Fraksi Partai Demokrat, Kelmi Amri melaporkan bahwa APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp11.020.380.657.451.

Adapun rinciannya, yakni pertama, pendapatan daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp10.061.898.797.594. 

Kedua, belanja daerah Provinsi Rau tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp11.020.380.657.451 meliputi, belanja operasi sebesar Rp6.427.157.657.615, belanja modal sebesar Rp2.301.179.063.557, belanja tidak terduga sebesar Rp40 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp2.252.043.936.279. 

"Sedangkan untuk memenuhi belanja mandatori wajib pelayanan dasar, alokasi anggaran terdistribusikan untuk fungsi pendidikan sebesar 26,68 persen, fungsi kesehatan sebesar 11,86 persen, penguatan aparatur pengawasan internal pemerintah sebesar 0,48 persen, penguatan sumber daya manusia 0,27 persen, belanja pegawai sebesar 23,43 persen, dan belanja infrastruktur pelayanan pablik sebesar 40,25 persen," jelas Amri. 

Ketiga, pembiayaan daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp958.481.859.857 yang diperoleh dari perhitungan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. 

"Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2024 bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal untuk mewujudkan efisiensi pendapatan dan pengeluaran, untuk menetapkan prioritas belanja daerah dalam satu tahun tertentu, untuk menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat serta untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," tutup Kelmi Amri.

 Sementara itu Gubernur Riau (Gubri), Edy Natar Nasution  dalam sidang paripurna mengatakan, dalam postur APBD Riau 2024, penerimaan pendapatan diprediksi mencapai Rp10,06 triliun.

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) di APBD murni Riau tahun 2024 direncanakan sebesar Rp5,99 triliun," kata Edi Natar.

Selain itu, dalam APBD Riau 2024 juga dimasukkan anggaran pendapatan yang bersumber dari dana transfer daerah sebesar Rp4,07 triliun. Kemudian pendapatan dari sumber lainnya yang sah diperkirakan mencapai Rp7,78 miliar.

Jika dilihat lagi, pada postur APBD Riau 2024 ini memang terjadi defisit antara pendapatan dengan belanja. Untuk belanja daerah diperkirakan mencapai Rp11,02 triliun sedangkan pendapatan sebesar Rp10,06 triliun.

Edy Nasution mengungkapkan, defisit anggaran pada APBD Riau 2024 tersebut akan ditutupi dengan masukkan anggaran dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SilPa tahun 2023.

"Terdapat defisit Rp958 miliar yang akan tutupi dengan penerimaan bersumber dari SiLPA tahun 2023 sebesar Rp800 miliar," ujarnya.

Dengan sudah disahkan APBD murni Riau tahun 2024 tersebut, maka proses selanjutnya draf APBD tersebut akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.

Edy Nasution berharap pelaksanaan APBD Riau tahun 2024 ini bisa dengan baik untuk membangun Riau lebih maju dan bisa mensejahterakan masyarakat Riau.

"APBD ini harus digunakan dengan konsisten, efisien dengan mematuhi undang-undang yang berlaku untuk pembangunan Riau yang berkelanjutan. APBD harus kita gunakan untuk menciptakan perubahan yang positif," tutupnya.