Komisi IV  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) lakukan hearing bersama Baznas Inhil di ruang rapat Komisi IV DPRD Inhil jalan Subrantas, Senin (28/08/2023).

Kegiatan itu dilakukan dalam rangka membahas terkait dugaan tidak transparannya pengelolaan dana Baznas dan tutupnya Toko Z Tembilahan oleh Baznas Inhil.

Ketua Komisi IV DPRD Inhil Samino mengatakan kita melaksanakan rapat hari ini dengan pihak Baznas berkaitan dengan adanya surat dari Mahasiswa PMII tentang kinerja Baznas Inhil.

"Hari ini kita panggil Baznas, ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang mungkin perlu jawaban karena mengarah kepada Toko Z, yang kebetulan managernya tidak hadir karena ada keperluan lain. Sehingga rapat tidak bisa kami lanjutkan sampai tuntas," ungkapnya dikutip dari Posmetro Indragiri.

Diketahui pihak Baznas tidak bisa memberikan keterangan secara mendetail terkait dengan toko Z, terlebih lagi Ketua Baznas Inhil pun berhalangan hadir sehingga rapat tidak bisa dilanjutkan.

"Kita tidak bisa melanjutkan rapat ini, kita jadwalkan lagi dalam waktu dekat ini dengan menghadirkan Ketua Baznas Inhil dan juga manager Toko Z. Sehingga nanti dari kawan-kawan PMII bisa bertanya langsung tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi toko Z yang dikelola oleh Baznas Inhil," jelasnya

Sementara itu, Ketua Baznas Inhil, melalui Wakil ketua I Bidang Pengumpulan Zakat, Dr Junaidi SHI, M Hum membenarkan telah  mendapatkan undangan hearing dari Komisi IV DPRD Inhil dan juga bersama Pengurus Cabang PMII Inhil.

"Terkait dengan persoalan Baznas cukup menarik untuk diberikan masukan kepada kami terkait dengan program-program yang di luncurkan salah satunya adalah toko Z.
Saat ini Toko Z di stop dulu untuk diaudit apakah nanti  kita lanjutkan atau malah kita hentikan untuk beberapa waktu dalam rangka untuk menemukan formula baru," jelas Junaidi.

Sementara itu, Ketua PC PMII Inhil M. Thahir mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Ketua Baznas Inhil dan meneger toko Z yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

"Dimana kehadiran mereka bisa memberikan penjelasan secara detail terhadap apa yang sedang terjadi di Baznas terkait tentang tutupnya toko Z bahkan masyarakat juga ingin mengetahui sumber pendanaan dalam pengoperasional Toko Z," ungkap Thahir.

PMII Inhil menduka dengan ketidakhadiran mereka, menimbulkan kecurigaan mendalam terhadap transparansi pendanaan di Baznas.

"Maka dari itu kami meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Inhil harus tegas. Sebab  dikhawatirkan kasus ini akan menjadi kasus yang panjang. Sebenarnya kami mengharapkan ini langkah awal bagaimana pertanggung jawabannya pihak Baznas Inhil terhadap masyarakat dan hukum," tutupnya.