Bangkinang Kota - Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus,SE,MM melakukan silaturahmi bersama Ketua dan Para Anggota DPRD Kabupaten Kampar, Senin siang (5/6/2023).

Dalam silaturahmi itu, Pj Bupati Kampar didampingi beberapa kepala OPD seperti Kadis PU PR Afdal, ST, MT, Kepala Bappeda Ardi Mardiansyah,, S STP, M. Si, Kepala BPKAD Kampar Edwar,, SE, M. Si, pkt Kadis Kesehatan Riedel Fitri dan Kadis Kominfo Kampar Yuricho Efril 

Kunjungan silaturrahmi ini disambut  oleh Ketua DPRD Kampar M Faisal,ST diwakili Wakil Ketua Toni Hidayat, Sekwan Ramla, serta para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar .

Dalam sambutan singkat perkenalannya, Pj Bupati Firdaus menyampaikan bahwa semenjak dipercaya sebagai Pj Bupati Kampar, tugas utama saya adalah melakukan komunikasi dan Konsolidasi dengan seluruh Forkopimda serta menguatkan konsolidasi dengan seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

"Saya akan memastikan, bahwa semua OPD harus tegak lurus, satu komando, satu irama sesuai dengan aturan yang berlaku".

Dalam hal ini, sesuai dengan harapan atau aspirasi yang disampaikan oleh beberapa para anggota Dewan. Saat ini kita sudah mulai melakukan penilaian kinerja setiap OPD. Apa yang telah dilakukan, dan upaya apa yang telah dilakukan terhadap program dan persoalan yang terjadi setiap OPD.

Membangun kampar tidak bisa dengan sendirinya, dengan demikian kami juga mohon dukungan dan kerjasama dari DPRD kampar. Karena Legislatif merupakan , penyeimbang dalam tiga fungsi terutama dalam kontroling.

Sementara itu Toni Hidayat yang mewakili Ketua DPRD Kampar, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa tidak ada maslah yang tidak bisa diselesaikan ,apabila komunikasi tidak satupan yabg tertutup.

Harap ada komunikasi, tidak saja secara pribadi maupun kelembagaan. Hal ini bisa saja dilaksanakan secara santai, baik satu kali sebulan, ataupun berapa kali, artinya jalinan silaturrahmi ini bukan saja bersifat formalitas. 

Sementara itu dari Anggota Komisi III Yuli Akmal, menyampaikan aspirasi dan harapan kepada Pj Bupati kampar, bahwa yang terpenting dibangun seorang Bupati adalah Konsolidasi Birokrasi.

Yuli menjelaskan, bahwa hal ini terabaikan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk diketahui, dalam pemerintahan harus ada pendelegasian kewenagan dari pimpinan kepada orang-orang yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan, pimpinan dan pemerintah.

Selanjutya, harapan Yuli dalam percepatan realisasi ABBD Kampar melalui setiap program yang dilaksanakan bisa dinikmati masyarakat kampar.

Hal yang sama  juga disampaikan Ketua Komisi I Zulfan Azmi,ST,MT, beliau menyampaikan terkait pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2023. Dimana pada tahun ini nantinya ada sekita 88 Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir, diperkirakan ada 65 Kades yang masah jabatan habis, dan 23 orang Kepala Desa berakhir pada tahun 2024.

Dengan demikian, pilkades diharapkan bisa dilaksanakan pada 1 November 2023. Demgan Anggaran harus sudah ketuk palu 1 Agustus 2023. Seban, tajun 2024 kita telah masuk tahun pemilu atau tahun politik.

Oleh sebab itu, agar pelaksanaan ini mejadi perhatian khusus. Karena dikhwatirkan 88 desa  tersebut akan menjadi Penjabat (Pj), Pj jelas dari ASN semua, ingat, ini ini adalah tahun politik. "terang Zulfan".

Sementara itu Ansor, dalam kesempatan tersebut membahas terkait Tenaga Honorer, dimana sesuai dengan PermenPAN-RB. Bahwa per tanggal 28 November  2023, Honores akan ditiadakan. Maka dengan jumlah tenaga Honor lebih kurang 9.000 di kampar nantinya perlu kebijakan, andai akhir tahun ini nantinya dirumahkan, ini akan menjadi persoalan dan polemik.

Selanjutnya sesuai dengan UU nomor 223 tahun  2014, bahwa Eksekutif dan legislatif,l pada dasarnya kita semua sejajar dan memiliki peran memajukan kampar. Untuk itu, Ansor minta kepada Pj Bupati Kampar agar memantau langsung terkait pelaksanaan Assesmen para ASN yang akan menjadi pejabat dilingkungan pemda kampar.

Dalam kesemapatan tersebut Habiburahman meminta kerja keras Pj Bupati kampar natiinya juga memberikan perhatian dan prioritas, pertama terkait Pendidikan, dalam dunia pendidikan Habib minta terhadap 30% Kepala Sekolah saat ini berstatus Plt. Untuk itu, kita minta ini segera  dilakukan defenitif.