DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Rapat paripurna ke-8 masa sidang kesatu tahun 2021/2022 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST didampingi Wakil Ketua lainnya Tengku Azwendi Fajri SE.Rabu (13/10/2021).

Rapat ini dihadiri Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan ESDM Helda Suryani beserta OPD, BUMD, Camat hingga Forkopimda Kota Pekanbaru.

 Adapun keenam ranperda tersebut antara lain ialah;

1.Ranperda retribusi pengolahan air limbah.

2. Ranperda perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Dareah dan Penambahan Penyertaan modal kepada BUMD dan Badan Hukum lainnya.

3.Ranperda perlindungan perempuan dan anak.

4.Ranperda perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas      tanah dan bangunan (BPHTB).

5.Ranperda perubahan atas Perda 11 tahun 2012 tentang pajak air tanah serta

  6. Ranperda penyelenggaran kesejahteraan sosial.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST setelah rapat paripurna  mengatakan,secara garis besar poin utama dari jawaban yang disampaikan oleh pemerintah yaitu keenam Ranperda ini akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

"Enam Ranperda ini nantinya akan mempermudah masyarakat. Dalam waktu dekat, kita juga akan segera membentuk pansus," Ujar Ginda.

keenam Ranperda yang diajukan oleh Pemko Pekanbaru ini prioritas. Terlebih lagi, beberapa dari enam ranperda ini berkaitan langsung dengan retribusi yang bisa mendatangkan PAD bagi Kota Pekanbaru. Tambah Ginda.

"Namun, kita (DPRD) melihat dari hirarki Enam ranperda ini ada hubungannya dengan retribusi. Yang mana, retribusi ini sangat menunjang bagi PAD Kota Pekanbaru. Sehingga nantinya ini juga memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan," jelasnya.

Ginda berharap anggota pansus bisa bergerak cepat dan menggesa pembahasan keenam ranperda tersebut hingga disahkan menjadi perda.

"Insya Allah, anggota pansus akan menggodok ranperda. Sehingga kedepan bisa menghasilkan perda-perda yang efektif," ujarnya.

 Pansus yang telah dibentuk tersebut nantinya bisa memberikan solusi dan bisa menampung keluhan masyarakat terkait pengerjaan proyek IPAL. Pasalnya, pengerjaan proyek IPAL ini banyak dikeluhkan banyak masyarakat.

"Jadi pelaksanaan Perda ini akan efektif pada tahun 2023 atau 2024. Dimana, proyek galian IPAL dan sebagainya ini sudah selesai dan terlaksana 100 Persen dari kecamatan-kecamatan yang telah ditargetkan," pungkasnya.