Bangkinang Kota, superriau.com  – Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH.MH diwakili Oleh Asisiten I Administrasi Umum Drs. Syamsul Bahri, M.Si didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Afrizal, S.Sos mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Keuangan secara Virtual yang di laksankan di Lantai II Kantor Bupati Kampar, Senin (22/11/2021).

Syamsul Bahri Usai Rakor Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 menyampaikan bahwa, dalam pemaparan dari Mendagri dan Menteri Keuangan RI, pada intinya bahwa dalam rangka meningkatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi disisi pengeluaran pemerintah baik itymu belanja maupun pendapatan daerah itu di pandang oleh Pemerintah Pusat masih banyak daerah daerah yang belum melakukan realisasi belanja daerah secara maksimal atau optimal.

Di dalam masa pandemi saat ini, sangat diperlukan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Saat itu juga di jelaskan bahwa, Ada beberapa daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi masih di bawah target atau rata rata secara nasional, ini mungkin karena realisasi belanjanya masih rendah.”Kata Syamsul Bahri

Lebih lanjut Syamsul sampaikan bahwa, khusus untuk Kabupaten Kampar , Alhamdulillah kita sudah berada di atas rata rata nasional, Pemerintah Pusat telah memberikan patokan rata rata nasional 65 % untuk belanja daerah, saat ini belanja daerah Kampar dengan waktu yang sama sekitar tanggal 18 November 2021 telah mencapai 68% di atas rata rata nasional. Sedangkan untuk realisasi pendapatan daerah kita sudah mencapai 81%. Jadi untuk realisasi belanja maupun pandapatan daerah kita sudah di atas rata rata nasional.

Mengingat waktu di tahun 2021 tinggal beberapa hari lagi, Pemerintah Pusat melalui Mendagri dan Menteri Keuangan agar masing masing daerah baik itu Gubernur maupun Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan merealisasikan belanja dan pendapatan daerah dan selanjutnya masing masing provinsi akan melakukan evaluasi terhadap Kabupaten/kota. “Tutup Syamsul Bahri.