PEKANBARU, superriau.com  - DPRD Provinsi Riau menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penambahan Penyertaan Modal Bank Riau Kepri (BRK) dan PT Jamkrida menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan itu setelah mendengarkan laporan pansus.

Persetujuan terjadi, Sabtu (20/11/21), dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Utama, dipimpipn Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, dihadiri Gubernur Riau, Syamsuar, sebelum persetujuan, Ketua Pansus Penambahan Penyertaan Modal BRK dan PT Jamkrida, Markariuz Anwar menyampaikan laporan pansus.

Dalam laporannya, berdasarkan berbagai pertimbangan, Markariuz menyebut pansus sudah melakukan pembahasan substansi draf ranperda dengan berbagai pihak terkait dan juga melakukan perbaikan dan penambahan materi yang dianggap perlu pada pembahasan draf final pada 11 Oktober 2021.

Bagian terakhir, hasil fasilitasi Kementrian Dalam Negeri, hasil pembahasan draf pansus disesuaikan dengan hasil fasilitasi perda oleh Kementrian Dalam Negeri yang diterima secara tertulis oleh pansus tanggal 19 Nopember 2021 dengan nomor 188.34/7554/Otda dengan beberapa poin penting.

Diantaranya, penambahan pernyertaan modal hanya dapat diberikan untuk tahun 2022, karena perlu melakukan penyesuaian bentuk hukum BUMD menjadi perusahaan perseoran daerah sesuai dengan PP 54 tahun 2017 tentang BUMD.

Nominal penyertaan modal pada pada PT Bank Riau Kepri menjadi Rp120 miliar dan pada PT Penjaminan Kredit Daerah Riau sebesar Rp50 miliar.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar dalam pendapat akhir kepala daerah menyebutkan, dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah PT BRK dan PT Jamkrida untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi serta bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah, mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

“Kita semua berharap, PT Bank Riau Kepri dan PT Jamkrida Riau mampu berkembang dan bersaing didunia bisnis perbankan dan bisnis perusahaan penjaminan serta mampu menjadi lokomotif perekonomian daerah yang pada akhirnya ketergantungan Pemerintah Provinsi Riau pada dana transfer daerah semakin berkurang, dengan adanya pendapatan dari sektor pendapatan asli daerah berupa pendapatan deviden dari BUMD,” kata Syamsuar.