PEKANBARU ,superriau.com - DPRD Provinsi Riau, meliputi tenaga ahli sejumlah komisi menggelar rapat kerja dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Riau. Rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2021 yang belum ada progres, lalu dilanjutkan dengan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022.

Rapat digelar, Kamis (11/11/21) di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Riau, dipimpin Ketua Bapemperda, Ma’mun Solihin didampingi Anggota, Karmila Sari, Ade Hartati Rahmat dan M Arfah, dihadiri Kabiro Hukum Setdaprov Riau Elly Wardhani beserta jajarannya. Tenaga Ahli Komisi I, II, III, IV, dan V DPRD Provinsi Riau.

Menurut laman facebook Humas DPRD Provinsi Riau, diakses Jumat (12/11/21), Kabiro Hukum Setdaprov Riau Elly Wardhani menjelaskan beberapa hal. Salah satunya tentang penyertaan modal.

"Untuk tahun 2022 penyertaan modal boleh dilakukan seperti Ranperda yang sudah kita bahas yaitu PT. Jamkrida dan PT. BRK. Kemudian, untuk tahun 2023 dan seterusnya BUMDnya harus berbentuk Perseroda. Terkait pengelolaan hutan, tahun 2021 belum sempat dibahas di tahun 2022 harus dibahas," ujarnya.

Kemudian, Tenaga Ahli (TA) dari masing-masing Komisi menyampaikan progres dan kendala yang terjadi dalam pembahasan Ranperda Tahun 2021, serta pembahasan dan penyusunan Propemperda Tahun 2022.

Menanggapi hal-hal yang disampaikan oleh TA dari masing-masing komisi, Ma'mun Solikhin mengatakan bahwa TA ini konsepnya sudah bagus, tetapi eksekusinya yang terkendala.

Karmila Sari menyarankan untuk mencari universitas yang bisa diajak bekerjasama dan mengundang yang membuat Naskah Akademik (NA) agar lebih kelihatan progresnya.

Diakhir rapat, Ma'mun Solikhin berharap semoga Ranperda yang digagas menjadi berkah untuk masyarakat. "Semoga apa yang kita gagas terkait Ranperda menjadi berkah buat kita dan masyarakat Riau. Senin akan kita libatkan OPD terkait," tutupnya.