PEKANBARU, superriau.com - Santer kabar beberapa waktu lalu tentang penunjukan PLT Ketua DPRD Pekanbaru secara lisan kepada Ginda Burnama. Bahkan perihal itu sempat mendapat sorotan dan penolakan dari sejumlah pihak.

Menanggapi informasi tersebut, DPRD Pekanbaru menjelaskan bahwa tidak ada penunjukkan secara lisan terhadap salah satu pimpinan untuk menggantikan posisi Hamdani usai dilengserkan beberapa waktu lalu.

"Tidak benar ada pernyataan tersebut. Hari ini, kita dari pimpinan baru rapat. Dan kita tegas, patuh terhadap PP No.12 tahun 2018 dan tatib yang ada di DPRD Kota Pekanbaru," kata Wakil Ketua I DPRD Pekanbaru Ginda Burnama kepada media.

Menurutnya seluruh wakil yang ada memiliki hak yang sama dalam menjalankan administrasi di DPRD Pekanbaru. Dimana seluruh kebijakan akan dilakukan secara kolektif kolegial sembari menunggu hasil rekomendasi dari Gubernur Riau terkait pemberhentian Hamdani lewat paripurna beberapa waktu lalu.

"Kita pastikan bahwa PKS masih sah untuk berada di kursi Ketua DPRD Pekanbaru hingga tahun 2024. Tidak ada bahasanya kami itu membegal, merampas, mengambil hak dan segala macam. Itu saya anggap sebuah dinamika berita diluar saja. Ini perlu diketahui masyarakat. DPRD sangat menghormati partai PKS dan fraksi PKS," terangnya.

Kemudian, Wakil Ketua II DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menyebut paripurna pemberhentian Hamdani dari kursi Ketua DPRD Pekanbaru merupakan keputusan yang tertinggi di DPRD Pekanbaru. Itu juga sebagai tindak lanjut keputusan BK DPRD Pekanbaru.

"Itu semua sudah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Ini juga sudah sesuai dengan petunjuk tata tertib, kode etik, dan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2018. Maka dari itu kita melaksanakan paripurna pemberhentian itu," paparnya.

Ia juga mengatakan pemberhentian itu juga sudah menjalani beberapa proses tahapan. Dimana ketentuannya maksimal dilakukan selama 10 hari.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua III DPRD Pekanbaru, Nofrizal, juga mengatakan para pimpinan DPRD lainnya akan menjalankan aktivitas seperti biasa yang ada di lembaga politik tersebut. Hal ini sesuai dengan aturan tata tertib dan perundang-undangan yang berlaku.

"Secara aturan Ketua DPRD sudah diberhentikan, tentu para Wakil Ketua yang menjalankan aktivitas. Kami bertiga melaksanakan itu secara kolektif kolegial," terangnya.