Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan, mengkritik rencana pemerintah yang menetapkan harga tes PCRsebesar Rp 300 ribu. Baginya, jumlah tersebut masih mahal jika dibandingkan India.

“Harga Rp 300 ribu itu masih tinggi dan memberatkan. Jika tidak ada kepentingan bisnis, harusnya bisa lebih murah lagi. INDIA  mematok harga di bawah Rp 100 ribu, kenapa kita tidak bisa?” kata Netty dalam pernyataannya yang dikutip kumparan, Rabu (27/10).

Netty menilai harga ini membebani masyarakat. Terlebih tes PCR akan digunakan di semua moda transportasi.

“Kalau kebijakan ini diterapkan, maka tes COVID 19 lainnya seperti swab antigen tidak berlaku. Artinya semua penumpang transportasi non-udara yang notabenenya dari kalangan menengah ke bawah wajib menggunakan PCR. Ini namanya membebani rakyat,” ungkapnya.

Begitu pula dengan fasilitas kesehatan, di mana belum semua lab mampu mengadakan tes PCR secara cepat. Menurutnya, ini akan menimbulkan masalah baru seperti pemalsuan surat dan orang bebas berkeliaran karena menunggu hasil tes yang lama.

"Jika pemerintah mewajibkan PCR, seharusnya perhatikan ketersediaan dan kesiapan lab di lapangan. Jangan sampai masyarakat lagi yang dirugikan. Misalnya, hasilnya tidak bisa keluar 1x24 jam. Belum lagi soal adanya pemalsuan surat PCR yang diperjualbelikan atau diakali karena situasi terdesak," ujar Netty.

“PCR adalah metode screening. Seharusnya dalam masa menunggu hasil tes PCR keluar, seorang harus karantina. Banyak kasus justru orang bebas berkeliaran dalam masa tunggu tersebut. Jadi saat tes keluar dengan hasil negatif, padahal dia telah terinfeksi atau positif COVID-19,” lanjutnya.

Netty berharap agar pemerintah mempertimbangkan opsi lain seperti vaksin untuk digunakan sebagai syarat perjalanan, bukan justru mewajibkan tes PCR. Melalui ini, pihak yang memanfaatkan tes PCR untuk bisnis akan berkurang.

"Pemerintah menggencarkan vaksinasi agar terbentuk kekebalan komunitas. Seharusnya tingginya angka vaksinasi jadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Jika di suatu daerah angka vaksinasi tinggi, kekebalan komunitas mulai terbentuk, tentu kebijakannya bukan lagi mewajibkan PCR yang berbiaya tinggi," kata politikus PKS ini.

“Saya berharap pandemi COVID-19 ini tidak menjadi ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya demi kepentingan bisnis. Pemerintah harus punya sikap yang tegas bahwa seluruh kebijakan penanganan murni demi keselamatan rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar harga tes PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu. Hal ini disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (26/10) dalam konferensi pers virtual.