PEKANBARU - Realisasi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 di Provinsi Riau hingga akhir September 2021, mencapai Rp21,37 triliun atau 74,12 persen dari pagu sebesar Rp28,83 triliun.

Berdasarkan data APBN sampai dengan akhir September  2021, alokasi APBN di Provinsi Riau adalah sebesar Rp28,83 triliun, yaitu sebesar Rp7,99 triliun dialokasikan pada DIPA K/L yang terdiri dari 486 Satuan Kerja di seluruh Riau dan sebesar Rp20,83 triliun dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). 

"Untuk belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp5,41 triliun atau terealisasi 67,57 persen dari oagu Rp7,99 triliun. Sesngkankan realisasi dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp15,96 triliin atau 76,63 persen dari pagu Rp29,83 triliun. Sehingga realisasi belanja negara di Riau sebesat Rp21,37 triliin atau 75,12 persen," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Ismed Saputra di Kantor DJPB Riau, Senin (18/10/2021).

Lebih terperinci, Ismed menjelaskan bahwa sampai dengan September 2021, realisasi belanja K/L berjalan on-track dan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 60 persen yakni sebesar 67,57 persen. Namun, masih diperlukan perhatian khusus pada Bantuan Sosial yang baru mencapai 51,10 persen.

"Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja Belanja K/L sampai dengan 30 September 2021 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 (63,00 persen)," ungkapnya.

Secara kelembagaan, lanjutnya, prosentase realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh satuan kerja lingkup BKPM, namun secara nilai realisasi dan pagu tertinggi masih didominasi oleh serapan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun program yang juga cukup mendominasi adalah serapan anggaran untuk Infrastruktur Konektivitas.

"Anggaran pada program ini digunakan untuk beberapa proyek strategis yang akan memberikan multiplier effect bagi Riau, antara lain Preservasi Jalan Sei. Akar – Bagan Jaya, Preservasi Jalan Simpang Siak Sri Indrapura – Mengkapan/Buton, Pembangunan Jembatan Nilo," jelasnya.

Lalu, prosentase serapan triwulan III 2021 terhadap berdasarkan jenis belanja terhadap pagu adalah untuk belanja Kementerian/Lembaga masih didominasi oleh Belanja Pegawai (74,69 persen), disusul Belanja Barang (64,23 persen) serta Belanja Modal (61,22 persen).

Sedangkan untuk TKDD realisasi tertinggi terjadi pada Dana Bagi Hasil sebesar (98,03 persen),  Transfer Dana Alokasi Umum (78,95 persen), dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (62,15 persen). Khusus Belanja Modal, meski serapan pada akhir triwulan III 2021 masih 61,22 persen, namun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 12,71 persen.

"Faktor pendorong percepatan proses lelang untuk belanja modal konstruksi, percepatan penunjukkan para pejabat pengelola keuangan, terealisasinya beberapa jenis belanja modal yang mengalami penundaan pada tahun 2020. Dengan realisasi belanja modal yang tinggi ini, pemerintah ingin menjaga momentum pembangunan infrastruktur maupun berbagai belanja di bidang investasi," ungkapnya.

Sementara itu, terkait realisasi TKDD per Pemda yang mencapai Rp15,96 Triliun (60,62%), Kabupaten Rokan Hulu merupakan Pemda dengan tingkat realisasi TKDD paling tinggi (67,61%), sedangkan Kabupaten Rokan Hilir memiliki tingkat realisasi terendah (52,02%). 

Realisasi DAK Fisik seluruh pemda lingkup Provinsi Riau mencapai Rp472,01 Miliar atau 28,14% dari Pagu Rp1,68 Triliun.

"Kabupaten Siak merupakan kabupaten dengan tingkat penyaluran tertinggi yaitu 38,74%, sedangkan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten dengan tingkat penyaluran terendah yaitu 20,08%," jelasnya.

Kemudian, Realisasi Dana Desa per kabupaten mencapai Rp974,05 Miliar (65,61%) dengan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tingkat penyaluran tertinggi (76,79%) dan Kabupaten Rokan Hilir terendah dengan tingkat penyaluran 50,18%.