TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, menyambut dan mengapresiasi kegiatan monitoring serta evaluasi Komisi Informasi (KI) Riau, terhadap (PPID) utama setenpat, Senin (20/9).

"Ini langkah-langkah transparasi keterbukaan informasi publik. Maka itu perlu untuk kita dukung,"kata Bupati Inhil HM Wardan. 

Secara tegas Bupati Inhil 2 priode ini, menjelaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan sebagai mana yang dimaksud UU nomor 14 tahun 2008 tetang KIP.

"Kita sangat komitmen terhadap hal ini,"urainya. 

Sementara itu, Ketua KI Riau, Zupra irwan, juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil terkait keterbukaan informasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Salah satu komitmen Inhil dalam hal tersebut, dijelaskan Zupra, lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang tata kelola pemerintahan yang bersih ditingkat Desa. Hal itu merupakan sebuah trobosan baru.

"Saya rasa ini satu-satunya di Indonesia. Dengan tujuan agar penggunaan informasi tepat dan benar,"jelasnya. 

Apa yang dilakukan PPID Utama Pemkab Inhil, lanjut Zupra juga guna menyikapi ada keluhan dari para Kepala Desa. Banyak pihak yang selama ini memnfaatan keterbukaan informasi untuk kepentingan tidak baik.

"Kita ingatkan Kades dan PPID Utama lebih mengsingkronkan terkait permohonan informasi yang diinginkan masyarakat. Artinya desa harus aktif melaporkan kepasa PPID Utana,"harapnya. 

Meski belum ditetapkan jadwalnya, PPID Utama akan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tata kelola layanan informasi bagi Desa se Kabupaten Indragiri Hilir.