Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sejumlah ruas jalan kota. Langkah ini diambil untuk menjaga ketertiban umum dan kelancaran arus lalu lintas, sekaligus memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang warga untuk berjualan, namun mengingatkan agar para PKL tidak beraktivitas di trotoar atau badan jalan yang dapat mengganggu kenyamanan publik.

“Kita akan membuka tempat-tempat relokasi lain dan menata PKL agar lebih tertib. Ini akan kita benahi secara bertahap,” ujar Agung, Rabu (5/11/2025).

Agung menjelaskan, penertiban PKL bukan semata-mata tindakan penegakan aturan, melainkan juga upaya mencarikan solusi yang manusiawi bagi para pedagang. Pemerintah berkomitmen memberikan tempat usaha baru agar kegiatan ekonomi mereka tetap dapat berlanjut.

“Kami tidak ingin menggusur tanpa solusi. Karena ini bagian dari perekonomian dan kehidupan masyarakat, maka kami carikan penempatan yang layak,” tambahnya.

Sejumlah lokasi telah disiapkan sebagai area relokasi bagi para PKL, di antaranya Taman Labuai Citywalk, Bundaran Keris, dan Kawasan Kuliner Malam Cut Nyak Dien. Selain itu, Pemko Pekanbaru juga bekerja sama dengan pihak swasta untuk membuka area usaha baru di Jalan HR Soebrantas, yang memiliki lahan seluas sekitar 30 hektar dan direncanakan sebagai pusat UMKM serta tempat berjualan bagi PKL.

“Kita sudah dorong badan usaha agar kawasan di HR Soebrantas bisa dimanfaatkan untuk PKL dan UMKM. Dengan begitu, kegiatan ekonomi tetap berjalan namun kota tetap tertib,” jelas Wali Kota.

Pemko Pekanbaru berharap penataan ini dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih rapi, aman, dan nyaman, sekaligus memberi ruang yang layak bagi masyarakat kecil untuk terus berusaha.