Perempuan Amanat Nasional (PUAN) menggelar diskusi daring terkait eksistensi perempuan dalam dunia politik dan kepemimpinan perempuan dengan tema 'Perempuan, Politik, dan Kepemimpinan', Rabu (7/7/2021).

Dialog dibuka oleh Ketua Umum PUAN Intan Fauzi dan dipandu oleh Ketua Badan Politik PUAN Rahma Sarita.

Intan mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong kiprah perempuan dalam dunia politik di Indonesia. Salah satunya dengan afirmasi 30 persen di kepengurusan partai politik, juga penyelenggaraan pemilu.

"Keterlibatan perempuan di politik harus berani parle atau bersuara untuk benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi orang banyak. Kiprah perempuan di dunia politik baik legislatif, eksekutif harus nyata dan terasa manfaatnya," ujar Intan Fauzi, dalam diskusi yang menghadirkan narasumber Rocky Gerung, Bivitri Susanti (PSHK), dan Khoirunissa (Perludem) itu, Rabu (7/7/2021).

Intan Fauzi yang juga Anggota DPR RI ini menjelaskan bahwa di Partai Amanat Nasional (PAN) mereka selalu diberikan ruang yang luas untuk menyuarakan aspirasi dalam dunia politik.

"Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan selalu mendukung dan memberi ruang yang luas kepada perempuan untuk berbuat bagi masyarakat. Di Fraksi DPR RI misalnya, tujuh Anggota DPR RI dan banyak Dewan Perempuan di DPRD diwajibkan aktif bersuara di komisi masing masing untuk membantu masyarakat," ungkap Intan Fauzi.

Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung pun menyuarakan hal serupa. Bagi Rocky, perubahan dan situasi politik hari ini sangat memerlukan sentuhan kepemimpinan perempuan yang menurutnya bisa lebih baik dalam mendistribusikan keadilan.

"Perempuan ahli dalam mendistribusikan keadilan, mereka mampu memahami keadilan bahkan sebelum membaca teori. bagi perempuan yang terbiasa memberikan kehidupan, membagi dan mendistribusi keadilan bisa lebih mudah," kata Rocky.

Untuk itu, Rocky pun meminta PUAN --yang merupakan organisasi sayap PAN-- menjadi salah satu wadah bagi pendidikan politik perempuan, serta dapat menjadi pelopor kembali bangkitnya kaukus perempuan yang mampu merangkul perempuan lintas parpol dan latar belakang yang punya kepedulian terhadap politik dan keadilan.

Hanya saja Rocky juga mengingatkan bahwa tantangan PUAN cukup berat. Karena seringkali halangan bagi kiprah perempuan adalah arogansi laki-laki yang seringkali tak ingin ada perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

"Beruntung di PAN Ketua Umumnya memahami bahwa kiprah perempuan dalam politik dan keadilan ini penting untuk terus diberikan ruang," jelas Rocky.

Untuk membuka akses dan menjamin partisipasi perempuan dalam politik, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati menyebut kebijakan afirmatif perlu diperkuat.

"Meskipun ini bersifat sementara, strategi untuk mengatasi hambatan perempuan dalam berpolitik yang bersifat institusional, kultural, dan politis harus diperkuat," jelas Khoirunissa.

Sementara itu, aktivis perempuan yang juga pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti berpendapat bahwa kiprah perempuan dalam politik sangat tergantung pada pendidikan politik kaum perempuan itu sendiri.

"Saya kira bukan soal berapa persen kuota perempuan dalam berbagai suksesi politik. Mau 30 persen sekalipun jika hanya dijadikan pelengkap dan penggembira saya kira perempuan tetap tidak akan bisa memperjuangkan aspirasinya. Misalnya, apakah jumlah anggota DPR perempuan saat ini sudah mencapai 30 persen?" kata Bivitri.

Rahma Sarita yang merupakan pengurus DPP PUAN kemudian menutup diskusi yang diikuti lebih dari seratus partisipan di seluruh Indonesia.

"Ke depan PUAN akan rutin mengadakan forum yang mampu memberikan pendidikan politik kepada perempuan, agar benar-benar bisa berkiprah dan bermanfaat setidaknya bagi kaum perempuan sendiri," kata Rahma Sarita.